LPPI Kirim Surat ke Presiden Usulkan Optimalisasi Pendapatan Rp250 T

Lembaga Pengawasan Pembangunan Indonesia (LPPI) mengirim surat permohonan audiensi kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 7 September 2026, untuk menawarkan kajian optimalisasi tata niaga yang menurut analisisnya berpotensi menambah pendapatan negara hingga Rp250 triliun per tahun. Surat bernomor 35/LPPI/IX/2026 itu dikonfirmasi telah diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Isi surat dan permintaan audiensi

Dalam surat tersebut, LPPI meminta kesempatan memaparkan hasil kajian strategis terkait pembenahan mekanisme tata niaga di sejumlah sektor. Mereka menyatakan kesiapan untuk menjelaskan langkah-langkah teknis yang diusulkan dan implikasinya terhadap penerimaan negara.

"Dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara serta dukungan kami kepada Bapak H. Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia. Kami memohon kesediaan waktu Bapak Presiden untuk dapat mendengarkan paparan hasil kajian kami,"

— Abdul Hamid Ramadhan, Koordinator Pelaksana Harian LPPI

Temuan awal: potensi Rp250 triliun

Hasil analisis dan pemetaan LPPI menunjukkan bahwa pembenahan tata niaga pada satu sektor yang dikaji memiliki potensi tambahan penerimaan hingga Rp250 triliun per tahun. LPPI menegaskan angka itu hanya berasal dari satu sektor dan belum memasukkan potensi dari sektor lain yang masih dalam kajian mendalam.

Rekomendasi dan tujuan kajian

LPPI menyebutkan tujuan utamanya adalah menyediakan rekomendasi yang dapat dijadikan masukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan sumber penerimaan negara. Rekomendasi yang diusulkan fokus pada perbaikan tata kelola, penyederhanaan regulasi, serta peningkatan transparansi agar pembiayaan pembangunan lebih berkelanjutan.

• Menawarkan kajian strategis dan langkah implementasi
• Mengidentifikasi potensi penerimaan dari beberapa sektor
• Mendorong regulasi yang efisien dan transparan

Imbauan LPPI kepada masyarakat

Selain menyampaikan kajian, LPPI juga menyerukan dukungan publik tanpa melakukan aksi turun ke jalan. Lembaga ini meminta masyarakat dan aktivis tetap menjalankan aktivitas sehari-hari agar kinerja pemerintah tidak terganggu.

"Kita dukung pemerintah. Agar kinerjanya tidak tergangg atau terhambat oleh aksi demonstrasi,"

— Abdul Hamid Ramadhan

LPPI menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mendampingi pemerintah dalam upaya mencapai kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah kini memiliki bahan kajian baru yang dapat dilanjutkan ke tahap evaluasi teknis bila audiensi disetujui.